Paniai, Humas DPR PT — Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPR) Papua Tengah menggelar hearing bersama dengan DPR Kabupaten Paniai, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh perempuan di Ruang Pertemuan Pemerintah Kabupaten Paniai, Sabtu (4/10). Pertemuan tersebut membahas isu pemangkasan anggaran tahun 2026 serta situasi keamanan di wilayah Meepago.

Wakil Ketua II DPR Papua Tengah, Petrus Izaach Suripatty, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan mengurangi transfer dana ke daerah pada tahun 2026, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kondisi ini menjadi masalah serius dalam pelaksanaan pembangunan baik di provinsi maupun di delapan kabupaten di Papua Tengah,” ujarnya.

Menurut Petrus, DPR Papua Tengah bersama DPR kabupaten akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik. Ia juga menyoroti pengurangan kontribusi dari PT Freeport Indonesia sebesar 40 persen yang akan berdampak langsung pada pelayanan publik.

Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Sony Kogoya, menambahkan bahwa pihaknya bersama DPR daerah akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menindaklanjuti persoalan pemangkasan anggaran dan keamanan.

“Kami akan ke Jakarta bertemu Menteri Keuangan, Presiden RI, DPR RI, dan DPD RI untuk membahas hal ini,” katanya.

Isu keamanan juga menjadi perhatian utama dalam hearing tersebut. Masyarakat menilai kehadiran aparat militer non-organik di Paniai membuat warga resah. Sejumlah tokoh adat dan kepala suku meminta agar pasukan non-organik dipulangkan ke satuan asal mereka karena kehadirannya mengganggu aktivitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Tokoh perempuan Yosepina Dogopia menyoroti dua hal penting: meningkatnya jumlah aparat keamanan dan peredaran minuman keras (miras) di Paniai. Ia mendesak DPR Papua Tengah untuk mengeluarkan Perdasus penanggulangan miras. “Miras sudah merusak generasi muda kami. Harus ada aturan tegas,” tegasnya.

Tokoh pemuda Kabupaten Paniai juga menyampaikan kekhawatiran bahwa peningkatan jumlah aparat keamanan justru dapat menghambat pembangunan daerah. “Bagaimana daerah bisa maju kalau masyarakat hidup dalam ketakutan,” ungkap salah satu perwakilan pemuda.

Rapat yang berlangsung sejak pukul 13.00 hingga 15.00 WIT itu menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kolaborasi antara DPR Papua Tengah, DPR Kabupaten, dan tokoh masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Papua Tengah, khususnya menghadapi dampak kebijakan fiskal nasional dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Meepago.