Nabire, Humas DPR PT –  Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John RN Gobai mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi Pencari Kerja Orang Asli Papua atau Pencaker OAP Kode R dan berjanji akan berupaya ketemu Gubernur dan Kepala Dinas Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Papua Tengah untuk minta tambahan kuota Pencaker OAP kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Hal itu disampaikan  Gobai dihadapan para Pencaker OAP yang datang menyampaikan aspirasi di Depan Halaman Kantor DPR Drs. Carel Gobai, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Kamis (9/10/2025).

Gobai mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan gubernur dan kepala BKPSDM untuk mencari solusi. Tapi solusinya adalah pemerintah provinsi Papua Tengah Papua Tengah meminta kuota baru ke kementerian.

"Solusinya kita akan ketemu pak gubernur untuk kita diskusikan meminta kuota bagi Provinsi Papua Tengah. Kita semua berdoa agar kuota itu bisa tersedia dan jalan semua dapat terbuka," katanya.

Gobai menjelaskan bahwa kementerian bisa menetapkan kuotanya tapi bisa kurang atau lebih, itu masalahnya. Kalau koutanya dibawa dari jumlah Pencaker Kode R berarti harus tes, kalau tuhan berkehendak diterima puji Tuhan. Kalau lebih dari itu lebih pasti butuh kebijakan khusus pemerintah daerah bersepakat dengan DPR.

"Kita berdoa supaya pintu-pintu terbuka terutama pintu Menpan RB terbuka, kedua biar terbuka pintu kuota bagi Provinsi papua tengah. Benar kita butuh tenaga di Provinsi baru tapi keputusan untuk ada kouta atau tidak itu ada di Menpan RB," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga akan meminta standar penilaiannya diturunkan, pasti prioritas meski begitu keputusan tetap ada di menpan sehingga ia mengajak semua pihak terutama Pencaker OAP untuk terdoa supaya pintu-pintu terbuka. Pihak akan terus berupaya akomodir aspirasi yang diterima tersebut.

"Kita ada bikin perda OAP, pasti kali ini kita tidak teledoran seperti yang kemarin asal keluarkan saja tapi dasar hukumnya tidak ada. Kita sudah menyusun Perdasus tentang [pencaker] OAP, karena anak negeri harus diutamakan," ujarnya.

Koordinator umum pencaker OAP Kode R Yusak Nawipa mengatakan selama ini pihaknya berjuang, setidaknya di Provinsi baru membutuhkan lapangan kerja tetapi pada kenyataannya saat penerimaan tahun 2004 itu banyak yang jatuh sehingga sampai detik ini pihaknya masih berjuang.

"Harapan daripada kami kode R, jika ada penerimaan atau akan ada penerimaan, maka kode R itu harus menjadi prioritas. Kami berjuang secara baik sesuai aturan, tidak buat anarkis dan sebagainya," ujarnya.

Ia berharap bahwa DPR Papua Tengah dapat akomodir aspirasinya sebenarnya disampaikan bahwa DPR akan ketemu kepala daerah Papua Tengah dan kepala BKPSDM untuk diskusikan dan mencari solusinya.

Sala satu Pencaker Kode R Marinus Dimi mengatakan sebenarnya penerimaan kode R ini sebenarnya fondasi setelah lahir DOB Provinsi Papua Tengah. Kalau hari ini tidak menjaga dan tanamkan fondasi yang baik berarti 50 - 100 tahun Papua Tengah ke bisa hancur. Mesti berdiri diatas fondasi yang betul-betul yang ada diatas negeri ini untuk itu, pihaknya dari kode R minta DPR harus menjalankan fungsi pengawasan yang benar sebagai wakil rakyat terhadap eksekutif.

"Kami meminta aspirasi yang disampaikan harus ditindaklanjuti dan mengawasi dengan benar-benar. Karena kalau hari ini pemerintah gadaikan hak-hak Orang Asli Papua hanya karena tidak ada pengawasan, dimana tempat kerja bagi pemilik negeri ini. Kita datang bukan musuh tapi kita datang ini karena kita tahu harga diri dan pemilik negeri ini," ujarnya.

Ia mengatakan jika hari ini kepala pemerintah daerah OAP yang membuang pihaknya sebagai OAP, nanti orang lain akan membuat kita selamanya. Kalau hari ini DPR tidak menyambungkan lidah aspirasi yang datang dari lubuk hati OAP, maka aspirasi masyarakat kedepan akan tenggelam terus di atas negeri ini.

"Kita datang bukan karena pengemis tetapi hadirnya Papua Tengah itu karena banyak pengangguran di atas negeri ini. Kita rasa bahwa ini tempat satu-satunya kita bisa bekerja, untuk itu minta kepada DPR tindak lanjut kepada pemerintah terkait kode R ini," katanya.

Puluhan orang yang tergabung dalam pencaker OAP Kode R tersebut, sejak pagi pukul 9.00 WP datang sampaikan aspirasi ke DPR Papua Tengah. Lalu sekitar pukul 11.00 WP sejumlah pimpinan dan anggota DPR menemui Pencaker OAP Kode R. DPR menerima aspirasi lalu pimpinan DPR Jhon Gobai menutup dengan doa masa membubarkan diri.(*)