Nabire, Humas DPRPT - Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat DPR Papua Tengah mencari solusi penangangan konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Kabupaten Puncak yang berdampak pada terjadinya pengungsian warga.

Pansus dibentuk setelah menerima aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Puncak se-Indonesia yang menindaklanjuti rapat koodinasi dengan Pj. Gubernur Papua Tengah, Pj. Bupati Puncak pada 14 Februari 2025 lalu.

Hal itu disampaikan Sekretrais Tim Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah Anis Labene, Kepada Humas DPR PT,  Selasa (07/10/2025).

Labene mengatakan, Tim Pansus Kemanusiaan menggelar audience dengan Forkopimda Kabupaten Puncak dan tokoh masyarakat untuk mendengarkan langsung masukan dan keresahan di wilayah Kabupaten Puncak.

 “Tujuan audensi ini mempererat sinergi antara DPR Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan aparat keamanan mencari solusi atas persoalan kemanusiaan dan stabilitas daerah Kabupaten Puncak,”katanya.

Labene mengatakan, bahwa, masukan dan saran dari para pihak, terutama dalam rangka membangun kembali rumah-rumah yang terbakar dan rusak karena konflik social ini, akan menjadi perhatian Pansus Kemanusiaan. 

“Hasil audience akan disampaikan ke pimpinan dalam sidang dan juga kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah,"katanya. 

Labene mengatakan,kedatangan Tim Pansus Kemanusiaan diapresiasi Bupati Puncak Elvis Tabuni, karena persoalan kemanusiaan di wilayahnya seharusnya menjadi perhatian bersama.

“Persoalan yang terjadi berdampak besar terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan, Kami sangat mengapresiasi langkah DPRP Papua Tengah yang telah membentuk Pansus kemanusiaan ini, serta turun langsung untuk mendengar, melihat, dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah,"katanya. 

Labene mengatakan, percaya dengan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antara DPR Papua Tengah dengan Pemerintah Daerah, maka persoalan kemanusiaan di Papua, khususnya di Puncak, dapat dicarikan jalan keluar yang terbaik.

“Dari audiensi ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang nyata dan berpihak kepada masyarakat, terutama terkait perlindungan hak-hak dasar, jaminan rasa aman, pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, serta dukungan bagi masyarakat yang terdampak konflik” tutup Elvis.

Sementara itu, Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni melaporkan bahwa DPRK Puncak juga telah membentuk Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan, berdasarkan Keputusan DPRK Puncak nomor 400.9.9.2/11/Tahun 2025 tanggal 11 Juni 2025.

Pansus telah melaksanakan kunjungan ke semua distrik terdampak, memberikan bantuan yang diperlukan, turun ke lapangan melihat langsung persoalan dan permasalahan yang terjadi serta mengambil data dan keterangan yang diperlukan serta melakukan pertemuan dan tatap muka dengan pihak-pihak terkait.

“Kami sampikan bahwa Pansus telah menyusun laporan dan Hasil Kerja Pansus yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta, untuk ditindaklanjuti.

Setelah melakukan audensi, tim Pansus kemanusian DPRP Papua Tengah, Juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdapak yang berada di sekitar Ilaga berupa telur, mie instan, tenda, alat tulis, beras, kopi dan gula.