Nabire, Humas DPR PT – Komisi V DPR Papua Tengah menyatakan komitmennya untuk memperkuat ekosistem literasi di wilayah tersebut melalui pembahasan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Literasi dan pembentukan Honai Literasi Papua Tengah sebagai pusat koordinasi komunitas. Komitmen itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komunitas Teras Literasi Mahasiswa, yang digelar di ruang rapat Komisi V DPR Papua Tengah, Selasa (14/10/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V Naomi Kotouki, SH dihadiri Wakil Ketua Komisi V Anis Labene dan Sekertaris Komisi V Ardi, Anggota Komisi V Stella Misiro serta sejumlah pegiat literasi seperti Alexander Giyai, Nunias Selegani, dan Mecky Tebai, Anie Butu.

Ketua Komisi V Naomi Kotouki menyatakan dukungan penuh terhadap usulan komunitas. Ia menegaskan, pihaknya akan menginisiasi pembahasan Perdasus Literasi dan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan Dinas Pendidikan.

“Komisi V juga akan memfasilitasi audiensi dengan Gubernur Papua Tengah agar dukungan terhadap gerakan literasi dapat diwujudkan secara konkret,” kata Naomi, kepada Humas DPR PT, Selasa (14/10/2025).

Sekretaris Komisi V Ardi menambahkan bahwa legalitas kelembagaan sangat penting agar komunitas bisa mengakses bantuan dari Perpusnas dan menjalin kerja sama dengan universitas nasional.

Arah Literasi Papua Tengah

Dalam pemaparannya berjudul “Mencari Arah Peta Literasi di Papua Tengah”, pegiat literasi Alexander Giyai menyoroti fakta bahwa 44,06 persen masyarakat Papua Tengah masih buta aksara, sementara 27,9 persen anak usia sekolah tidak bersekolah, dan 10 persen di antaranya adalah perempuan.

“Situasi ini menunjukkan betapa mendesaknya literasi sebagai gerakan sosial, bukan sekadar kegiatan baca tulis,” ujar Alexander. Ia juga mengkritik pendekatan pemerintah yang lebih mempercayai lembaga luar dibandingkan pegiat lokal yang telah lama bekerja di wilayah konflik.

Alexander mengusulkan agar DPR mendorong lahirnya Perdasus Perlindungan Pegiat Literasi, Zona Pendidikan Darurat, serta Rumah Singgah Literasi Papua Tengah yang akan menjadi pusat kegiatan literasi di delapan kabupaten. “Literasi adalah jalan menuju kesadaran, dan tanpa perlindungan hukum, pegiat literasi akan terus berjalan sendiri,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPRPT Anis Labene menilai gerakan literasi anak muda merupakan bagian dari upaya membangun masa depan Papua Tengah yang cerdas. Ia mengusulkan agar kegiatan literasi diintegrasikan dengan program RPJMD Gubernur Papua Tengah, seperti Sekolah Sepanjang Hari dan Sekolah Sepanjang Masa.

Labene mengatakan, kesimpulan dan tindak lanjut Dalam Rapat menghasilkan lima poin kesepakatan. Komisi V akan menginisiasi pembahasan Perdasus Literasi Papua Tengah. Akan dijadwalkan RDP lanjutan bersama Dinas Pendidikan. Mendukung pembentukan Sekretariat atau Honai Literasi Papua Tengah. Komunitas menyiapkan draft usulan regulasi dan proposal kegiatan. DPR akan memfasilitasi audiensi dengan Penjabat Gubernur Papua Tengah.

Naomi menutup rapat dengan menyampaikan terima kasih atas kontribusi pegiat literasi. “Gerakan literasi bukan hanya membaca dan menulis, tapi membangun kesadaran kolektif dan masa depan Papua Tengah,” ujarnya.