Nabire, Humas PPT – Ketua Komisi I DPR Papua Tengah Yohanes Kemong di Kantor DPR Nabire, Papua Tengah menyikapi terjadinya gangguan internet selama lima hari berturut-turut sejak 16-21 Agustus 2025 berjalan ini di Kota Nabire. Kemong  berharap agar pihak Telkom untuk dapat mengatasi masalah jaringan internet yang memburuk.

“Sebab saat ini semua pelaku usaha, Pemerintah DPR dan lembaga lainnya menggunakan sIstem online untuk bekerja sehingga pihak Telkom segera memperbaiki jaringan internet secepatnya supaya tidak dapat mengganggu pelayanan public di Papua khususnya di Papua Tengah.  Kami berharap agar pihak Telkom dapat memperbaiki jaringan secepatnya supaya warga tidak mengeluh, karena kami khawatir jangan sampai usaha masyarakat  macet  atau aktivitas pemerintah, kemudian pemerintah terhambat karena jaringan internet yang berjalan lambat,” katanya, kepada media ini,  Kamis (21/8/2025).

Kemong memepertanyakan, bagaimana kalau semua aktivitas kita lumpuh karena jaringan telekom tidak bagus dan bertahan lama, hal ini tentunya menjadi tanggungjawab telekom untuk memperbaiki jaringan internet. Sebab jika dibiarkan terlalu lama maka ini bagian dari pelanggaran HAM. 

“Kalau kita bicara tentang hak maka ini Telkom melanggar hak asasi orang untuk bekerja, kalau kemudian pelaku pelaku usaha ditutup, aktivitas pemerintah tidak berjalan ini sama saja melanggar HAM,”katanya.

Menyoal Kualitas Kabel Internet

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Tengah Petrus Izaach Suripatty mengatakan sebenarnya gangguan jaringan internet yang terjadi di Kota Nabire, sangatlah ironis. Ia mempertanyakan teknologi dan kualitas kabel internet yang dipergunakan di Papua.

Ia mempertanyakan teknologi dan peralatan yang digunakan di Papua.

“Ini sebenarnya kemampuan seperti apa, atau teknologi yang macam bagaimana? Bisa terjadi seperti itu. Tidak salah juga kalau ada yang menganggap kabel internet ke Papua yang kasih itu kabel-kabel bekas atau kabel yang berkualitas rendah,” ujar Petrus pada Selasa (19/8/2025).

Sebagai wakil rakyat, Petrus menyatakan turut prihatin atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh warga Kota Nabire, akibat gangguan internet ini.

“Bagaimana sih dengan satelit-satelit yang banyak katanya berseliweran di angkasa ini. Apakah dia tidak mampu menghandle ka?” kata mantan Rektor Universitas Satya Wiyata Mandala atau Uswim Nabire itu.

Telkom Satu Satunya Langganan Yang Dipercaya Masyarakat

Ketua Fraksi Khusus DPRP Papua Tengah, Donatus Mote ikut berkomentar terkait dengan persoalan jaringan internet yang buruk, menurut mote bahwa hampir di seluruh Papua tingginya pengguna layanan Telkomsel tentu menjadi perhatian khusus mengingat seluruh pengguna alat komunikasi di Papua Tengah rata-rata menggunakan layanan Telkomsel. Sehingga perusahaan telekomunikasi yang berkaitan harus benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, untuk itu pihaknya menekankan agar Telkomsel harus bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan persoalan jaringan saat ini.

“Kami harap supaya pihak yang berwajib terutama Telkomsel harus segera cari solusi supaya pelayanan kepada masyarakat atau publik bisa berjalan baik, karena semua informasi diakses melalui internet dan penggunaan jaringan adalah Telkomsel, “katanya kepada media di gedung DPRP Papua Tengah, Selasa, (19/8/2025).

Mote berharap agar pihak Telkomsel bisa memperhatikan pelayanan, karena menyangkut keluhan banyak masyarakat di Provinsi Papua Tengah seperti Timika, Nabire, Dogiyai dan beberapa kabupaten lainnya, tentang tingginya biaya penggunaan data internet yang dipatok namun tak sesuai dengan pelayanan Telkomsel.

“Hampir setiap orang di provinsi Papua Tengah menggunakan hp android, dan mereka ada yang menggunakan wifi, ada juga yang pakai pulsa data, mereka itukan bayar dengan mahal, tapi ketika mau akses atau loading, itu sangat terhambat, dan ini sudah dua Minggu lebih, banyak sekali masyarakat yang mengeluh,” ucapnya.

Ia berharap Telkomsel bisa memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat gangguan telekomunikasi ini.

“Sementara ada perbaikan itu harus ada jalan atau solusi yang diberikan kepada masyarakat supaya tidak terputus dan selalu bisa diakses, “harap Donatus.

Donatus menegaskan agar Telkom mencari solusi yang tepat untuk menjawab keluhan masyarakat di wilayah Papua Tengah terkait layanan khususnya layanan yang diberikan oleh anak perusahaan Telkom yakni Telkomsel.

Sebab kata dia Telkomsel menjadi layanan utama akses jaringan internet di wilayah Papua Tengah saat ini, mulai dari kalangan masyarakat hingga perkantoran, Bank, pemerintahan dan masih banyak lagi.

“Ini sudah hampir dua Minggu jaringan di Provinsi Papua Tengah bermasalah, dan juga ada banyak masyarakat yang bicara dan keluhkan tentang jaringan Telkomsel, pihak Telkomsel harus perhatikan hal ini, karna berkaitan dengan urusan-urusan kantor, bank, pemerintahan, dan juga masyarakat sangat butuh akses internet, “tegasnya.

DPR PT Akan Audiensi Bersama, Dinas Kominfo dan Telkomsel

Mote berharap agar komisi yang bersangkutan agar dapat  melakukan kunjungan langsung ke pihak Telkom dan Dinas terkait untuk membicarakan terkait dengan masalah jaringan yang terganggu.

“Agar supaya masyarakat mendapatkan akses jaringan baik untuk mengakses informasi tetapi juga menjalankan usaha mereka tanpa gangguan dan hambatan,”katanya. 

Ia juga menambahkan, dalam waktu dekat pihak Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah khususnya komisi terkait akan melakukan audiens dengan pihak perusahaan layanan telekomunikasi (Telkom) untuk membahas hal ini, serta mencari solusi untuk kepentingan masyarakat bersama di Papua Tengah.

Donatus juga menghimbau kepada Telkomsel untuk menjawab keluhan, seperti kompensasi bagi pengguna ataupun solusi lain yang bisa membuat masyarakat puas dengan layanan.

“Dalam waktu dekat, kami di Dewan dan Komisi terkait akan mengunjungi Telkomsel dan mengecek kendala, serta langkah-langkah yang Telkomsel sudah siapkan untuk mengoptimalkan jaringan, supaya pelayanan bisa baik, dan kalau boleh ada kompensasi kepada pengguna jaringan supaya masyarakat juga merasa puas dan tidak merasa rugi untuk kondisi layanan internet saat ini,” katanya.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, DPR Papua Tengah, khususnya komisi terkait dapat memanggil Dinas terkait untuk memberikan penjelasan. (HUMAS DPR PT)