Nabire, Humas DPR PT – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, merupakan bentuk nyata kerja sama antara eksekutif dan legislative dalam mengawal pembangunan daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan dinamika pelaksanaan di lapangan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR PT Delius Tabuni saat membuka kegiatan rapat paripurna penetapan raperdasi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah Tahun anggaran 2025, Senin, (29/9/2025).

Tabuni mengatakan, pemerintah Provinsi dan DPR Papua Tengah Tetap Konsisten dalam menjaga dan megedepankan pronsip evisiensi dalam mengawal pembangunan di daerah.  

“Kesepakatan ini adalah komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPR Papua Tengah untuk menjaga konsistensi perencanaan serta penganggaran, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi,”katanya. 

Landasan Hukum

Tabuni mengatakan, pembahasan perubahan KUA dan PPAS ini mengacu pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

“Adapun Pasal 316 undang-undang tersebut menyebutkan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi. Pertama, Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, Pergeseran anggaran antar-unit organisasi, kegiatan, maupun jenis belanja, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang digunakan kembali,4. Keadaan darurat atau luar biasa,”katanya. 

Kenaikan Pendapatan Daerah

Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS APBD Papua Tengah Tahun Anggaran 2025, terjadi kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp185 miliar, dari target sebelumnya Rp3,88 triliun lebih menjadi Rp4,0671 triliun lebih.

“Penyesuaian ini dipicu oleh perubahan anggaran yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, yang berdampak pada asumsi kebijakan umum APBD induk 2025,”katanya. 

Pemerintah Daerah Dan DPR Papua Sepakati Perubahan KUA APBD 2025

Sementara itu Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua akhirnya menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025.

“Kesepakatan ini menjadi wujud komitmen bersama eksekutif dan legislatif dalam menjaga konsistensi perencanaan serta penganggaran daerah, dengan tetap memperhatikan target pembangunan di berbagai sector,”katanya dalam sambutan pembukaan saat kegiatan rapat paripurna penetapan raperdasi perubahan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun anggaran 2025, Senin (29/9/2025).

Nawipa menegaskan bahwa langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

“Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, Pemerintah Daerah akan segera menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan,”katanya.

Nawipa menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan anggota DPR Papua yang telah menunjukkan kerja sama erat dalam proses pembahasan.

Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga demi mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Papua.

“Semoga kerja sama ini menjadi energi positif dalam menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Kuorum Rapat Terpenuhi

Sebeul siding dimulai Sekretaris DPR Papua Tengah Massora melaporkan, kehadiran anggota DPR PT dari 53 anggota dewan, tercatat 27 anggota DPR PT hadir dan 25 anggota DPR PT  tidak hadir.

“Berdasarkan Pasal 97 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, kuorum rapat telah terpenuhi. Ketua DPR Papua Tengah pun membuka rapat paripurna secara resmi dan menyatakan rapat tersebut terbuka untuk umum,”katanya.